Diawasi Menkum, 2 Polisi Negosiasi dengan Pentolan Napi LP Kerobokan

Jakarta Upaya 'menguasai' LP Kerobokan belum bisa dilakukan. Petugas TNI dan Polri yang bersiap masuk ke dalam LP mengurungkan niatnya. Petugas membuka negosiasi dengan pentolan LP Kerobokan.

Pantauan detikcom di LP Kerobokan, Jl Tangkuban Perahu, Badung, Bali, Kamis (23/2/2012), negosiasi dilakukan setelah salah satu orang yang diduga menjadi pemimpin narapidana di LP Kerobokan Made Aryasa melakukan kontak. Tahanan kasus narkoba itu menawarkan pembicaraan dengan petugas.

2 Perwira polisi Kapolresta Denpasar Kombes Pol Wayan Sunartha dan Kepala Biro Operasi (Karoops) Polda Bali Kombes Pol Gede Alit pun menyambut dialog itu. Dengan diawasi Menkum HAM Amir Syamsuddin yang hadir di lokasi, kedua perwira itu masuk ke dalam LP. Belum diketahui, pembicaraan apa yang dilakukan.

Sementara itu ratusan petugas TNI dan Polri yang sudah bersiaga kembali mengendurkan tamengnya. Helm dan baju pelindung mereka buka. Cuaca di sekitar LP Kerobokan kebetulan panas menyengat. Hingga kini perundingan masih dilakukan.

sumber:detikNews

Kunjungan Kapolres Indramayu ke Rupbasan Indramayu

Hari Kamis tanggal 23 Februari 2012, Kapolres Indramayu AKBP G. Pangarso. W, S.ik.,SH.,MH beserta jajarannya melakukan kunjungan kerja ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)  Indramayu. Dalam kunjungan tersebut Kapolres Indramayu bersama Kepala Rupbasan Indramayu Drs. H. Tri Widodo berkesempatan meninjau barang sitaan dan barang rampasan negara yang ada di gudang penyimpanan barang sitaan di Rupbasan Indramayu.

Kunjungan ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kerjasama antara Kepolisian dan Rupbasan terutama dalam pengelolaan Barang Sitaan dan Barang Rampasan Negara, sebagai wujud nyata pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu ( Integrated Criminal Justice System).

Download Aplikasi RKAKL 2013

Melaksanakan Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga (RKAKL) Kementrian Hukum dan HAM Tahun 2013 menggunakan pendekatan Penganggaran Terpadu (Unified budgeting), Pengangaran  berbasis  kinerja        ( Performance based budgeting), dan penganggaran dalam rangka Pengeluaran jangka menengah ( medium Term Expenditure Framework), sehingga diharapkan penyusunan RKA-KL tahun 2013 lebih terintegrasi antara Satuan Kerja di tingkat Wilayah dan tingkat pusat. Maka diharapkan setiap Satker di lingkungan Kementrian Hukum dan HAM RI agar mempersiapkan Penyusunan RKA-KL 2013 di satker masing-masing. Bagi yang belum punya Aplikasi RKA-KL 2013 bisa di download di link dibawah ini........selamat menyusun RKA-KL 2013...

Download Aplikasi RKA-KL 2013

install_rkakldipa_db.zip
install_rkakldipa_apl.zip
Runtime.zip

Siaran Pers Evaluasi dan Perbaikan Sistem Pemasyarakatan

Pembenahan dan perbaikan sistem di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terus dilakukan. Untuk memperbaiki sistem pengawasan, sudah dibangun dan mulai dipasang jaringan CCTV yang langsung tersambung ke ruang kerja Menkumham dan Wamenkumham. Dari hasil pantauan CCTV itulah, pada Rabu malam (8 Februari 2012), ditemukan penyimpangan yang memerlukan evaluasi menyeluruh.

Untuk itu, Menkumham memutuskan untuk melanjutkan langkah-langkah perbaikan sistem sebagai berikut:

1. Mengganti Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pemasyarakatan serta Kepala Rutan Cipinang, pada wilayah kerja Provinsi DKI Jakarta. Penggantinya akan dlplllh melalui fit and proper test, dengan memperhatikan tes integritas, serta kapasitas calon. Semuanya dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan reward and punishment yang lebih baik;

2. Mempersiapkan Lapas khusus narapidana kasus korupsi, yang terpisah dengan narapidana kasus pidana umum lainnya;

3. Lebih mengoptimalkan pengawasan dan pemantauan langsung melalui CCTV. Untuk itu, CCTV di wilayah DKI Jakarta dan kota besar lainnya akan segera ditambah, serta langsung disambungkan ke ruang kerja Menkumham dan Wamenkumham;

4. Dalam waktu 6 (enam) bulan ke depan, menyelesaikan pendidikan dan pelatihan (Diklat) khusus bagi staf pemasyarakatan yang ditugaskan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya;

5. Memutuskan Lapas/Rutan di DKI Jakarta dan sekitarnya sebagai wilayah bebas pungli, dengan konsekuensi sanksi yang tegas jika masih ditemukan penyimpangan;

6. Menkumham memimpin langsung Rapat Evaluasi minimal 1 (satu) bulan sekali, terkait pelaksanaan tugas pemasyarakatan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

Jakarta, 12 Februari 2012

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia

Sumber : http://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/642-siaran-pers-evaluasi-dan-perbaikan-sistem-pemasyarakatan

UJIAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA KANTOR WILAYAH JAWA BARAT

Bandung – 30 Januari 2012 bertempat di aula Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat berlangsung ujian sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa dengan jumlah peserta 123 orang (beberapa UPT Jawa Barat dan Kantor Wilayah). Ujian berlangsung tertib dan dihadiri pula oleh Kepala Kantor Wilayah M. Nasir Almi, SH., MM.

sumber :jabar.kemenkumham.go.id

Catatan Wamenkumham tentang 100 Hari Kemenkumham

Tanggal 30 Januari 2012 kemarin adalah tepat 100 hari sejak Menteri Amir Syamsudin dan saya menjejakkan kaki dan berkantor di Kementerian Hukum dan HAM. Masih tersisa waktu 2 tahun, 8 bulan dan 20 hari, hingga 20 Oktober 2014—saat mana waktu tugas kami berakhir, bersamaan dengan berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam waktu yang tersisa tersebut, tidak ada pilihan lain bagi kami selain terus fokus dan bekerja keras. Fokus bukanlah suatu pilihan, tetapi suatu keharusan. Dengan rentang tugas Kemenkumham yang merambah hampir seluruh sisi persoalan hukum dan hak asasi manusia, tanpa fokus dan prioritas kerja, setiap orang bisa dengan mudah tersesat di tengah tumpukan persoalan yang tak pernah berhenti mengalir.

Untuk itu Menkumham dan saya selalu menjadikan empat arahan Presiden SBY sebagai pegangan dalam menjalankan amanah yang diembankan kepada kami berdua. Keempat arahan itu adalah: menciptakan dan menegakkan hukum yang sesuai dengan rasa keadilan; menjamin penghormatan dan perlindungan HAM, termasuk berupaya keras menyelesaikan persoalan HAM masa lalu; memegang teguh dan melaksanakan prinsip dasar antikorupsi; serta melaksanakan semuanya dengan persepatan. Akselerasi diperlukan karena masa kerja kami tidaklah panjang, hanya 3 tahun. Dalam bahasa Presiden, ibarat lomba marathon, maka menjelang garis finish harus ada percepatan, harus dilakukan sprint.

Selengkapnya silahkan buka......

www.kemenkumham.go.id

Napi Lapas Anak Pun Ikut "Bebersih"

KOTABUMI, KOMPAS.com - Menyusul kebakaran di Lapas Anak Kelas IIA Kotabumi, Lampung Utara, para penghuninya (napi) di dalam dievakuasi. Namun, tidak semuanya. Sebagian napi bertahan untuk membantu "bersih-bersih". Ini terlihat dari pantauan Senin (6/2/2012).

Sejumlah pemuda yang merupakan napi di sini sibuk bergotong royong membersihkan puing-puing material yang terbakar di lapas ini. Ada yang menyapu, sebagian sibuk memindahkan puing-puing dan barang-barang. Menurut Helmi, petugas Lapas Anak Kotabumi, ada 26 napi yang diminta untuk kegiatan "bersih-bersih" ini. Sisanya, 81 napi lainnya diungsikan ke Rutan Kotabumi. Menurut dia, napi yang masih tinggal di lapas ini adalah napi "kepercayaan". "Mereka dipercaya untuk bantu-bantu. Mereka ini biasanya yang berkelakuan sangat baik dan tidak mungkin kabur," tuturnya. Erwan, salah seorang napi, sukarela ikut bantu bersih-bersih akibat musibah itu. Napi terpidana 5 tahun kasus narkiba ini justru senang ikut kegiatan ini karena merasa dipercaya. "Suasana di sini sebetulnya sudah sangat kekeluargaan. Makanya, kami sukarela ikut bantu-bantu," tukas Erwan.

sumber: kompas.com

first note

Selamat Datang di

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Indramayu 

Alamat : Jl. Terusan Sindang Km.3 Indramayu - Jawa Barat

             Telp / Fax : (0234) 272898